Demi meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT), pemerintah melakukan terobosan baru dengan diperbolehkannya perguruan tinggi selain Universitas Terbuka – dengan kriteria dan persyaratan tertentu – untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi.

Menurut Permendikbud tersebut, PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaraannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain. Fungsinya adalah sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan. PJJ bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke perguruan tinggi, APK-PT bisa meningkat. Menurut BPS, APK-PT adalah perbandingan antara mahasiswa perguruan tinggi dengan penduduk berusia 19-24 tahun, dinyatakan dalam persentase. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada tahun 2010, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia mencapai 21,6%. Angka tersebut masih jauh dari pencapaian target nasional, yaitu 30% pada tahun 2015. Apalagi menurut “The Global Competitiveness Report 2011-2012” yang dirilis oleh World-Economic Forum, persentase Tertiary Education Enrollment – salah satu indikator yang mirip dengan APK-PT – hanya menempati Indonesia pada posisi ke- 87 dari 147 negara.

Belajar tidak hanya sebatas di ruang kelas atau seminar saja
Dengan PJJ, pendidikan memang bisa tidak terbatas ruang dan waktu. Idealnya, siapa saja bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Namun dalam prakteknya, PJJ tidak hanya sekedar mengirimkan bahan belajar ke alamat peserta didik, atau sekedar berkomunikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Aspek pedagogik, atau pencapaian kemampuan kognitif, afektif, atau psikomotorik tidak mudah difasilitasi dengan PJJ yang diselenggarakan secara asal-asalan, atau sekedar mengikuti trend. Untuk itulah pemerintah berupaya membuat regulasi ketat, walau di sisi lain, memberikan kemudahan bagi Perguruan Tinggi yang dianggap mampu.

Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2012, PJJ dapat diselenggarakan pada lingkup program studi atau mata kuliah. PJJ dalam program studi diselenggarakan dalam proses pembelajaran pada 50% atau lebih mata kuliah dalam satu program studi, sedangkan PJJ dalam mata kuliah diselenggarakan di semua proses pembelajaran dalam satu mata kuliah. Izin penyelenggaraan PJJ untuk program studi dapat diberikan apabila.